Mantan Aktivis 98 Akan Lakukan Demonstrasi Jika Jokowi Tak Keluarkan Perppu

Sepanjang satu pekan paling akhir gelombang penampikan pada pengesahan RUU KUHP serta koreksi UU KPK terus santer disuarakan mahasiswa dari beberapa wilayah di Tanah Air. Serta dua mahasiswa wafat di Kendari.

Menurut aktivis demokrasi serta bekas aktivis 1998, Ray Rangkuti, pergerakan mahasiswa ini diperkirakan selalu bersambung bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak selekasnya keluarkan Ketentuan Pemerintah Alternatif Undang-Undang atau Perppu KPK.

“Saya meyakini ini bersambung,” kata Ray Rangkuti selesai diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Selain itu, Presiden Jokowi sendiri tengah memperhitungkan akan keluarkan Perppu sesudah mendapatkan input dari beberapa faksi.

Tetapi, Ray memperingatkan pemerintah supaya jangan memandang kondisi sudah alami penurunan bersamaan dengan gagasan penerbitan Perppu. Ia serta meramalkan tindakan akan dikerjakan dengan sporadis di beberapa kota.

“Kita lihat mahasiswanya masih pelihara etosnya. Etos lakukan perlawanan, sampai sangkaan saya Perppu itu dikeluarkan presiden. Di Perppu itu selanjutnya dengan perlahan-lahan akan menggerakkan itu,” tuturnya.

QQmega368 Agen DominoQQ Dapat Diakui Dan Benar-Benar Populer

“Tetapi jika presiden tidak menurunkannya, saya anggap akan kesusahan. Saya sich mengharap benar presiden keluarkan Perppu itu. Sebab alasan tentunya situasi sangatlah darurat. Saya tidak pahami pengertian darurat mereka (pemerintah) seperti apa. Wafat telah dua orang, banyak momen yang harusnya jadi perhatian presiden, presiden harusnya telah ke Papua, dan sebagainya. Tetapi sebab terhambat oleh kondisi yang saat ini, pada akhirnya tinggal di Jakarta dan lain-lain,” sambungnya.

Bekas aktivis 98 ini memberikan tambahan, bila selekasnya keluarkan Perppu, Jokowi akan diuntungkan dengan politik. Pasalnya DPR periode 2014-2019 akan selekasnya selesai waktu jabatannya.

Pada 1 Oktober akan masuk anggota DPR periode baru yang menurut dia belum pasti ngotot menampik Perppu seperti mereka sepakat menetapkan koreksi UU KPK.

“Saat ini 50 % anggota DPR baru yang tidak mungkin baru hadir langsung dimaki-maki warga. Karenanya peluang presiden keluarkan Perppu mereka akan menyepakati. Sebab ini anggota DPR baru,” tuturnya.

Bila ada fraksi yang menampik Perppu, karena itu bisa berefek pada partai pada Pemilihan kepala daerah 2020. Mereka yang menampik akan mendapatkan sangsi dari warga dimana calon yang mereka calonkan dalam Pemilihan kepala daerah tidak akan diambil warga.

“Dengan tiga alasan ini saya lihat tambah lebih baik jika presiden keluarkan Perppu-nya, sebab tidak ada yang dirugikan benar-benar dari Perppu itu. Jika kita kembali pada KPK lama, demonstrasinya berhenti, presiden konsentrasi pada kegiatan lain terhitung hadapi krisis global yang dikatakan presiden,” tutur Ray Rangkuti.

“Dengan politik saya lihat aman, sebab ada anggota DPR baru yang sangkaan saya yang tidak akan ingin demikian masuk langsung mendadak dimaki-maki oleh warga, mereka tidak ingin. Atau didemo oleh warga pasti mereka tidak ingin, pasti ada peluang lulus di parlemen. Jika ada partai yang terlihat menampik Perppu itu, mereka mendapatkan sangsi politik pada Pemilihan kepala daerah 2020. Jadi oleh karenanya alasan rasionalnya, alasan pragmatisnya, alasan politisnya presiden mengeluarkan Perppu,” tutur Ray.

Dalam peluang itu, Ray mengemukakan tindakan mahasiswa di beberapa wilayah tidak ada yang tunggangi seperti tuduhan beberapa faksi. Menurut dia demonstrasi ialah murni pergerakan mahasiswa yang ingin aspirasinya didengar.

Kemlu: Wakil Presiden China akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma’ruf

“Tidak (ditunggangi), murni,” tegasnya.

Menurut dia ada enam ciri untuk memandang satu pergerakan itu murni atau ditunggangi kebutuhan tersendiri. Ciri pertama ialah dikerjakan dengan massif dengan jumlahnya besar.

“Ini dari Sabang sampai Merauke mungkin telah sampai juta-an mahasiswa,” katanya.

Hal ke-2 ialah tidak ada komando tunggal. Demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah komandonya berlainan.

“Contoh ini hari, mahasiswa Kediri masukan mahasiswa Jakarta sebab tidak ingin dialog (dengan presiden) itu. Itu ialah tipikal mereka memang tidak ditunggangi siapapun juga. Jadi akan ada pertentangan. Sama dengan kita di 98 itu, grupnya sangat banyak. Tetapi sekalinya demikian mereka dipersatukan rumor besarnya. Rumor besarnya itu kan RKUHP serta koreksi UU KPK. Tetapi waktu bertepatan akan terdapat beberapa rumor turunan yang berlainan, sesuai lokalitas (masalah) semasing,” tuturnya.

“Dengan tipikal semacam ini di pergerakan mahasiswa, saya haqqul meyakini pergerakan ini murni. Jika isunya sama, tunggal itu malah meresahkan. Ini isunya sama tetapi langkah mengkomunikasikannya berlainan. Ini tunjukkan pergerakan sendiri-sendiri. Jika pergerakan sendiri-sendiri bagaimana menungganginya?” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *